PURWOREJO, jendela.com – Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Purworejo kembali menggelar inspeksi kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui program GADIS PANTURA (Gerakan Disiplin Pajak Untuk Rakyat). Kegiatan tersebut menyasar sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dan satuan pendidikan sebagai upaya meningkatkan kepatuhan aparatur sipil negara (ASN) dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
Kegiatan dilaksanakan secara terpadu bersama UPPD Purworejo serta Satpol PP dan Damkar Kabupaten Purworejo. Pada Rabu (15/7), tim melakukan sidak di Kecamatan Bruno dan SMP Negeri 21 Purworejo. Sehari berikutnya, Kamis (16/7), pemeriksaan dilanjutkan di SMA Negeri 5 Purworejo dan SMP Negeri 25 Purworejo.
Dalam sidak tersebut, petugas memeriksa status kepatuhan pembayaran pajak kendaraan milik ASN, sekaligus memberikan edukasi mengenai pentingnya membayar PKB tepat waktu. Tim juga membuka layanan konsultasi serta melakukan verifikasi data kendaraan. ASN yang masih memiliki tunggakan langsung diberikan pendampingan terkait mekanisme penyelesaian pembayaran.
Hasil pemeriksaan menunjukkan mayoritas ASN di lokasi yang disidak telah memenuhi kewajiban pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor tepat waktu. Sementara itu, sejumlah tunggakan yang masih ditemukan umumnya disebabkan proses balik nama kendaraan, perubahan kepemilikan, maupun kendala administrasi lainnya.
Kasubid Pengendalian dan Penagihan Pajak Daerah BPKPAD Kabupaten Purworejo, Henry Ardhiantoro, S.M., mengatakan kegiatan GADIS PANTURA bukan sekadar mencari wajib pajak yang menunggak, tetapi juga menjadi sarana pembinaan dan edukasi agar budaya taat pajak semakin mengakar di lingkungan ASN.
“Kami mengapresiasi tingkat kepatuhan ASN di Kecamatan Bruno, SMP Negeri 21 Purworejo, SMA Negeri 5 Purworejo, dan SMP Negeri 25 Purworejo yang sebagian besar telah memenuhi kewajiban pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Harapan kami, kepatuhan tersebut dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan sehingga ASN benar-benar menjadi contoh bagi masyarakat dalam membangun budaya taat pajak,” ujarnya, Jumat (17/7).
Menurut Henry, optimalisasi penerimaan pajak daerah tidak hanya mengandalkan penegakan aturan, tetapi juga memerlukan kesadaran wajib pajak. Karena itu, ASN sebagai aparatur pemerintah diharapkan mampu menjadi teladan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
Program GADIS PANTURA akan terus digelar secara bertahap dengan menyasar perangkat daerah, sekolah, dan instansi pemerintah lainnya di Kabupaten Purworejo.
“Sinergi BPKPAD, UPPD Purworejo, serta Satpol PP dan Damkar diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan pembayaran PKB, sehingga berdampak pada meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penerimaan opsen PKB untuk mendukung pembangunan serta pelayanan publik di Kabupaten Purworejo,” pungkasnya. (Nia)
